Lamteng (RNSI) – Lebih dari satu tahun pasangan Ardito – Komang memimpin Kabupaten Lampung Tengah namun sejumlah masyarakat Kabupaten Lamteng menilai kepemimpinan mereka telah gagal dan memiliki nilai raport yang buruk bahkan gagal dalam menyelesaikan beberapa konflik di tengah masyarakat.
Hal tersebut juga dibuktikan dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas dugaan suap proyek. KPK juga menyita sejumlah uang dan logam mulia emas pada 10 Desember 2025 lalu.
Pasca ditangkap nya Bupati Ardito, tampuk pimpinan dilanjutkan oleh I Komang Koheri sebagai Pelaksana tugas Bupati Lamteng namun hingga saat ini tidak menunjukan perubahan berarti dalam kemajuan Kabupaten tersebut.
Hal tersebut menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyrakat Bawah lndonesia, (GMBI) Lamteng di bawah Komando Djunaidi sebagai Ketua GMBI Lamteng menyebutkan Pemerintahan Lamteng telah gagal total.
“Ardito telah gagal menepati sumpah janjinya sebagai Bupati, sedangkan sekarang Plt.Bupati, I Komang Koheri hanya mampu datang, resmi, dan menggelar kegiatan seremoni, yang tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat. Tetapi persoalan, dan konflik agraria, sengketa lahan, atau konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Dan kegagalan administratif sering kali diikuti oleh masalah terjerat kasus korupsi terkait pemerasan pengisian jabatan, yang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintah daerah,” ungkap Djunaidi, Sabtu (04/04/2026).
Menurutnya, dampak dari seorang pemimpin gagal menyelesaikan masalah di masyarakat, adalah ketidakstabilan wilayah, keresahan masyarakat, potensi memicu kekerasan, dan penurunan solidaritas sosial. Kemudian, berdampak dimana masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang dianggap abai atau tidak mampu menangani masalah.
“Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi, karena pemimpin tidak memiliki rumus penyelesaian yang efektif, yang menyebabkan konflik tidak akan pernah benar-benar terselesaikan,” tukasnya.
Oleh sebab itu lanjut Ketua GMBI Lamteng ini menyebut pembangunan dan roda ekonomi akan stagnan di segala aspek, dan roda pemerintahan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat dan kinerja pemerintah tidak akan maksimal karena komunikasi dengan warga tidak berjalan sehingga memicu kebijakan yang tak partisipatif.
“Bahkan saya meragukan I Komang Koheri dalam memimpin Kab.Lamteng ke depan, dimana ASN di lingkup Pemkab, menjadi terbagi-bagi menjadi kelompok pro dan kontra serta lambatnya respons pemerintah terhadap konflik yang mencuat akan menimbulkan permasalahan yang serius” pungkasnya. (**/Riki Purnama)
