LAMPUNG TENGAH (RNSI) – Belakangan ini, tatakelola birokrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalami kegaduhan.
Hal ini dipicu adanya dugaan pengaruh kuat dua kepemimpinan yang saling tarik menarik dan berlawanan arah dalam menentukan kebijakan.
Alhasil, ‘dua matahari’ yang sama-sama memegang peranan penting dengan ego yang tinggi ini menimbulkan kebingungan dikalangan Aparatur Sipil Negara, (ASN) untuk mengikuti dan menerima arahan.
Hal ini disampaikan Ketua NGO JPK Korda Lampung, Nurwenda Ratu, yang akhir-akhir ini terus mengamati perkembangan birokrasi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.
Ia menyampaikan dua matahari yang dimaksud, yakni Plt. Bupati I Komang Koheri dan Sekda Kabupaten Lamteng Welly Adiwantra.
“Situasi seperti itu tentunya akan memicu kebingungan bagi ASN saat dua pihak memberikan arahan berbeda atau saling berebut pengaruh. Hal seperti ini berpotensi menghambat kinerja dan pelayanan publik,” kata Uncu, Sabtu, 4 April 2026.
Dirinya juga menegaskan, idealnya tidak boleh ada “dua matahari” dalam pemerintahan, agar roda birokrasi tetap berjalan lurus.
Sementara, ASN diminta tetap fokus pada visi pembangunan dan mengikuti alur birokrasi resmi, bukan pengaruh faksi tertentu, guna menghindari konflik kepentingan.
“Sebagai contoh, belum lama ini, ketika Plt.Bupati menugaskan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab, untuk menduduki Plt di beberapa OPD. Tak lama berselang beberapa hari kemudian, Sekda merombak dan tidak menganulir keputusan Plt. Bupati. Hal itu yang membuat keadaan di lingkungan Pemkab Lamteng menjadi gaduh dan kisruh di internal ASN Pemkab Lamteng,” terang Uncu.
Ditambahkannya, tentu ini berdampak pada efektivitas kinerja ASN.
“Bagaimana para aparatur, khususnya setingkat Kepala OPD untuk bekerja atau berinovasi bila jangka waktu penugasan mereka bekerja tidak pasti. ‘Kan kasihan bagi Kepala OPD yang baru sepekan ditugaskan, lalu harus pindah lagi karena ulah pemimpin yang tidak mengerti aturan birokrasi,” sesal Uncu.
Sebagai pemimpin seharusnya memegang peranan penting dalam jalannya pemerintahan.
“Dalam hal ini, kami elemen masyarakat mendesak Plt. Bupati bertindak tegas dan menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan aturan untuk kepentingan masyarakat.
Ketua NGO JPK Koorda Lampung ini, secara tegas memberikan ultimatum, baik kepada Plt. Bupati maupun Sekda untuk menjaga hubungan dan berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar visi misi pembangunan berjalan selaras dan sesuai dengan harapan.
“Saya kasihan melihat para pejabat aparatur di Pemkab Lamteng, merasa tidak lagi nyaman bekerja akibat, ego dan kepentingan yang tidak sejalan dari Plt. Bupati dan Sekda tidak harmonis berkomunikasi, akibatnya mereka apartur yang menjadi korban. Kabupaten ini milik kita bersama. Artinya, berikan pikiran, inovasi, dan bagaimana bisa bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten Lamteng lebih baik,” harap Uncu.
“Apa bila hal-hal seperti ini masih terjadi, jangan salahkan element masyarakat menggunakan hukum dan langkahnya sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. (Ki)
