JAKARTA (RNSI) – Karir poitik Wakil Presiden Sara Duterte terjerembab usai DPR negara itu resmi memakzulkan dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 11-12 Mei 2026.
Hasil pemungutan suara ini tidak hanya menentukan nasib jabatan Sara, tetapi juga mengancam ambisi besarnya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2028.
Perselisihan ini menandai perubahan drastis hubungan dua kekuatan politik terbesar di Filipina: keluarga Duterte dan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. Dua tahun lalu, keduanya berjalan beriringan dalam satu tiket politik dan meraih kemenangan telak. Kini, persekutuan itu runtuh total dan berubah menjadi persaingan tajam yang membelah kekuasaan negara.
Berdasarkan aturan hukum, jika mayoritas anggota majelis rendah mendukung pemakzulan, kasus otomatis dilanjutkan ke Senat untuk persidangan resmi, di mana para senator bertindak sebagai hakim. Konsekuensinya sangat berat: jika dinyatakan bersalah, Sara tidak hanya dicopot dari jabatan wakil presiden, tetapi juga dikenai larangan seumur hidup memegang jabatan publik. Padahal, ia masih dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos, yang secara konstitusional tidak boleh mencalonkan diri kembali karena batas satu periode jabatan presiden.
Dasar pemakzulan ini berasal dari petisi yang diajukan kelompok aktivis, yang kemudian dinilai cukup bukti oleh Komite Kehakiman DPR. Tuduhan yang dilayangkan meliputi penyalahgunaan dana publik, kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga dugaan ancaman terhadap keselamatan Presiden Marcos Jr., Ibu Negara, dan mantan Ketua DPR. Menanggapi hal itu, Sara dengan tegas membantah semua tuduhan. Tim hukumnya menilai petisi ini cacat prosedur, tidak memiliki landasan hukum kuat, dan hanya sekadar upaya pencarian kesalahan politik.
Tekanan politik ini ternyata menjadi pukulan beruntun bagi keluarga Duterte yang selama puluhan tahun mendominasi politik Filipina. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, kini juga menghadapi ancaman hukum serius di tingkat internasional. Ia sedang menunggu jadwal persidangan di Mahkamah Pidana Internasional terkait kebijakan perang melawan narkoba pada masa jabatannya (2016–2022), yang menewaskan ribuan orang.
Perselisihan antara kedua kubu ini sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pada tahun lalu, DPR juga pernah meloloskan langkah pemakzulan serupa, namun keputusan itu dibatalkan Mahkamah Agung karena ditemukan pelanggaran prosedur. Kini, proses dijalankan kembali dengan persiapan lebih matang.
Secara sejarah, jika Sara akhirnya dimakzulkan, ia akan menjadi pejabat tinggi negara pertama yang mengalami nasib itu sejak mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000. Sepanjang sejarah politik Filipina, baru empat pejabat tinggi pernah menjalani proses pemakzulan, namun hanya satu yang benar-benar divonis bersalah: mantan Ketua Mahkamah Agung, Renato Corona.
Di tengah gejolak ini, posisi Presiden Marcos Jr. terlihat hati-hati. Padahal Februari lalu, Marcos sendiri juga sempat menghadapi upaya pemakzulan yang gagal karena ditolak sekutunya di Kongres. Kini, Marcos berusaha menjaga jarak, tidak berkomentar, dan tidak terlibat secara terbuka dalam proses hukum yang menjerat wakil presidennya, seolah membiarkan proses politik ini berjalan sendiri. (Source: CNBC Indobesia/luc/red)
