JAKARTA (RNSI) – Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, menghadapi ujian politik terberat dalam kariernya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Senin, 11 Mei 2026, terkait proses pemakzulannya. Langkah ini menjadi ancaman serius bagi ambisinya maju sebagai calon presiden pada pemilu 2028.
Proses ini makin memperuncing persaingan antara keluarga Duterte dan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang dulunya bersekutu saat menang telak pada pemilu 2022, namun kini menjadi lawan politik ketat. Jika mayoritas anggota DPR mendukung pemakzulan, kasus akan dilanjutkan ke Senat untuk persidangan. Jika terbukti bersalah, Sara tidak hanya kehilangan jabatan, tapi juga dilarang berpolitik seumur hidup.
Komite Kehakiman DPR menyatakan ada dasar cukup untuk melanjutkan proses ini. Ia dituduh menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan tak terjelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden dan pejabat negara. Sara membantah semua tuduhan dan menyebut proses ini cacat hukum.
Tekanan ini juga menimpa ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang kini menunggu persidangan di Mahkamah Pidana Internasional terkait kebijakan perang narkoba. Tahun lalu, upaya pemakzulan serupa sempat dibatalkan Mahkamah Agung karena masalah prosedur.
Jika kali ini berhasil, Sara akan menjadi pejabat tinggi pertama yang dimakzulkan sejak Presiden Joseph Estrada tahun 2000. Sementara itu, Presiden Marcos berusaha menjaga jarak dan tidak terlibat langsung dalam proses ini. (Source: CNBC Indonesia/luc/red)
